Prosedur Sertifikasi Halal MUI

Sertifikat Halal

Written by Dody Tabrani

User Rating: / 11
PoorBest 
Prosedur Sertifikasi Halal MUI - 4.3 out of 5 based on 11 votes

Pastikan anda Like UKM Kecil di Facebook untuk mendapat update inspirasi terbaru. Silahkan Login untuk merating artikel.

 

Prosedur Sertifikasi Halal MUI

 

Sertifikasi halal MUI adalah proses untuk menerbitkan sertifikat halal melalui pelaksanaan tahapan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Fatwa adalah ketentuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa. Fatwa yang berkaitan dengan produk Pangan, Obat dan Kosmetika ditetapkan setelah melalui proses pemeriksaaan produk oleh LPPOM MUI.

Tahapan prosedur sertifikasi halal MUI adalah sebagai berikut:

 

1. Pendaftaran

Perusahaan yang mengajukan sertifikasi dapat melakukan pendaftaran secara offline atau online.

 

2. Pembiayaan Sertifikasi

 

Pembiayaan sertifikasi halal dilakukan berdasarkan akad dan ditransfer melalui rekening LPPOM MUI.

3. Pemeriksaan Kecukupan Dokumen

Pemeriksaan kecukupan dokumen dilakukan terhadap formulir pendaftaran beserta seluruh dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan.

4. Pelaksanaan Audit

Audit dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang auditor. Pada saat audit on site, proses produksi produk yang disertifikasi harus sedang berlangsung, selain itu juga dilakukan audit implementasi SJH.

5. Evaluasi Pasca Audit

Evaluasi hasil audit dilakukan melalui forum Rapat Auditor dan Rapat Komisi Fatwa.

5.1.Rapat Auditor

Hasil audit dibahas di rapat auditor. Jika rapat auditor memutuskan bahwa hasil audit belum memenuhi kriteria, maka Bagian Auditing mengirimkan audit memorandum yang berisi informasi tentang kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti perusahaan. Jika hasil audit dinyatakan sudah memenuhi kriteria, maka auditor menyiapkan laporan hasil audit.

5.2.Rapat Komisi Fatwa

Laporan hasil audit disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa. Jika produk sudah dinyatakan halal maka akan diterbitkan Sertifikat halal-nya. Jika rapat Komisi Fatwa memutuskan masih terdapat kekurangan persyaratan sehingga status halal produk belum dapat diputuskan, maka Bidang Auditing mengirimkan kembali audit memorandum yang berisi informasi tentang kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti perusahaan. Jika kekurangan telah dilengkapi, maka laporan akan dibahas kembali dalam Rapat Komisi Fatwa berikutnya.

6.  Analisis Laboratorium

Sebagai bagian dari proses sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan pengujian kandungan babi/turunannya terhadap produk daging dan olahannya dan produk tertentu dengan kategori beresiko (risk) yang dinilai perlu, serta pengujian kandungan alkohol terhadap produk tertentu yang dinilai perlu.

 

Standar Umum Halal Untuk Bahan

 

  • Tidak  mengandung babi atau turunan babi
  • Tidak mengandung minuman beralkohol ( khamr ) dan turunannya
  • Semua bahan dari hewan harus dari hewan halal dan disembelih sesuai aturan Islam (dibuktikan dengan sertifikat halal yang lembaga sertifikasi yang diakui MUI)
  • Tidak mengandung bahan haram seperti bangkai, darah dan bagian dari tubuh manusia

 

 

Berikut gambar alur Prosedur Sertifikasi Halal

 

Lokasi Pendaftaran 

Sertifikat Halal MUI

 

Sekretariat LPPOM MUI

Gedung Majelis Ulama Indonesia

Jl. Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat

Phone No. + 62 21 3918890

Fax. No. +62 21 3918915

Kampus IPB Barangsiang (Lab)

Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144

Phone No. +62 251 8358748

Fax. No. +62 251 8358747

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pusat Pelatihan & Informasi Halal

Komplek Tanah Baru Indah

Jl. Pangeran Assoghiri Kav. 93 Blok C 1-2 Bogor Utara

Phone No. +62 251 8662931 / +62 251 8656279

Fax. No. +62 251 8656250

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it '; document.write( '' ); document.write( addy_text42112 ); document.write( '<\/a>' ); //--> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Seluruh Sekretariat LPPOM MUI  Daerah Se-Indonesia

Daftar

LPPOM MUI  Daerah Se-Indonesia

 

 

Pendaftaran Online Di

Form Pendaftaran Training SJH

 

 

 

 

 

Istilah dan Definisi Sertifikasi Halal MUI

Sertifikat Halal

Written by Dody Tabrani

User Rating: / 2
PoorBest 
Istilah dan Definisi Sertifikasi Halal MUI - 3.0 out of 5 based on 2 votes

 

Istilah dan Definisi Sertifikasi Halal MUI

 

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal, keluaran fatwa yaitu status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Komisi Fatwa adalah salah satu komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu.

Rapat komisi fatwa adalah forum untuk membahas hasil audit pada perspektif syariah dan memutuskan status hukum produk yang telah diaudit.

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara yang mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI yang terdapat dalam dokumen HAS 23001.

Perusahaan adalah sebuah unit usaha yang menghasilkan produk berupa pangan, kosmetika dan obat-obatan serta layanan jasa yang terkait dengan rantai pasok produk mulai dari hulu sampai hilir. Bentuk perusahaan dapat berupa: (i) perusahaan kecil, menengah dan besar, (ii) usaha mikro/rumah tangga/kecil, dan (iii) koperasi.

Auditor halal adalah orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi, termasuk kompetensi, kualitas, dan integritas, sebagai wakil dari ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.

Pemeriksaan kecukupan dokumen adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Auditing LPPOM MUI terhadap dokumen aplikasi untuk menentukan apakah dokumen aplikasi sesuai dengan ketentuan dan dinyatakan cukup untuk dapat dilakukan audit.

Pre Audit Memorandum adalah pemberitahuan dari LPPOM MUI untuk auditi mengenai hasil pemeriksaan kecukupan dokumen yang perlu ditindak lanjuti.

Audit halal adalah proses pemeriksaan atau penilaian secara sistematik, independen dan terdokumentasi yang dilakukan oleh auditor halal untuk menentukan apakah penerapan sistem jaminan halal berjalan sesuai dengan kriteria LPPOM MUI. Audit halal dapat berupa audit on site dan audit on desk. Audit on site merupakan audit yang dilakukan di lokasi penerapan sistem. Audit on desk merupakan audit yang dilakukan tanpa mengunjungi lokasi penerapan sistem.

Status Sistem Jaminan Halal adalah nilai hasil audit implementasi  Sistem Jaminan Halal . Status Sistem Jaminan Halal terdiri dari A (sangat baik), B (cukup) dan C (gagal).

Sertifikat Sistem Jaminan Halal adalah pernyataan tertulis dari LPPOM MUI bahwa perusahaan telah mengimplementasikan  Sistem Jaminan Halal sesuai dengan standar LPPOM MUI. Sertifikat SJH diberikan bila perusahaan mampu memperoleh status  Sistem Jaminan Halal A 3 (tiga) kali berturut-turut.

Audit Memorandum adalah pemberitahuan dari LPPOM MUI untuk auditi mengenai hasil audit yang perlu ditindaklanjuti.

Perusahaan maklon (toll manufacturing) adalah jasa produksi dari suatu perusahaan (pihak 1) untuk perusahaan lain (pihak 2) dimana produk yang diproduksi dimiliki oleh pihak 2.

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah kompleks bangunan dengan desain dan kontruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong (termasuk unggas) bagi konsumsi masyarakat.

SERTIFIKASI HALAL MUI

Sertifikasi halal MUI adalah proses untuk menerbitkan sertifikat halal melalui pelaksanaan tahapan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.

Untuk pengajuan silahkan lihat Prosedur Sertifikasi Halal

 

   

Page 2 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>