Usaha Rumahan - UKM Kecil Ukmkecil.com hadir sebagai sumber inspirasi dan rujukan bagi usaha UKM Indonesia, peluang usaha rumahan, ukm, ukm kecil usaha kecil menengah, bisnis rumahan, waralab, franchise maupun perizinan, mulai dari izin industri rumah tangga P-IRT, sertifikasi halal sampai izin usaha skala besar di Jkarta, Surabaya, Bandung dan daerah lain di Indonesia http://ukmkecil.com/perizinan/ Tue, 16 Sep 2014 22:49:14 +0000 en-gb Izin Lingkungan SPPL http://ukmkecil.com/perizinan/izin-lingkungan-sppl http://ukmkecil.com/perizinan/izin-lingkungan-sppl Izin Lingkungan SPPL

Izin Lingkungan SPPL
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau lebih di kenal  dengan nama SPPL di kenakan bagi industri yang berdampak kecil dan tidak diwajibkan membuat UKL-UPL yang dilakukan oleh pengusaha golongan ekonomi lemah. SPPL yang dikembangkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan ini adalah salah satu penjabaran dari pelaksanaan UKL­UPL.

Izin Lingkungan SPPL juga dikenakan bagi usaha ukm yang tidak memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan, Berikut ini contoh jenis usaha yang cukup hanya dengan SPPL.

]]>
dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani) perizinan Wed, 26 Mar 2014 04:47:22 +0000
Apa yang dimaksud dengan UKL dan UPL Dalam Amdal http://ukmkecil.com/perizinan/apa-yang-dimaksud-dengan-ukl-dan-upl-dalam-amdal http://ukmkecil.com/perizinan/apa-yang-dimaksud-dengan-ukl-dan-upl-dalam-amdal Apa yang dimaksud dengan UKL dan UPL Dalam Amdal

perbedaan amdal ukl upl dan sppl


AMDAL adalah kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Baik keputusan pemberian izin usaha, IMB dan keputusan lain bagi kegiatan yang memerlukan AMDAL. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, tetap mesti melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang dikenal dengan nama UKL dan UPL.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

]]>
dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani) perizinan Tue, 18 Mar 2014 04:58:46 +0000
Mengenal Prosedur AMDAL http://ukmkecil.com/perizinan/mengenal-prosedur-amdal http://ukmkecil.com/perizinan/mengenal-prosedur-amdal Mengenal Prosedur AMDAL

Mengenal Prosedur AMDAL
AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL adalah kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Prosedur AMDAL terdiri dari beberapa tingkatan :

 

  1. Proses penapisan (screening) wajib AM DAL
  2. Proses pengumuman
  3. Proses pelingkupan (sopping)
  4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
  5. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL
  6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

]]> dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani) perizinan Sat, 15 Mar 2014 03:37:51 +0000 Izin Usaha Travel Agent atau Usaha Biro Perjalanan Wisata http://ukmkecil.com/perizinan/izin-usaha-travel-agent-atau-usaha-biro-perjalanan-wisata http://ukmkecil.com/perizinan/izin-usaha-travel-agent-atau-usaha-biro-perjalanan-wisata Izin Usaha Travel Agent atau Usaha Biro Perjalanan Wisata

Izin Usaha Travel Agent

Industri penerbangan di Indonesia dianggap sangat menjanjikan. Pertumbuhan yang pesat dan jumlah  penumpang baik domestik maupun mancanegara akan mencapai sekitar 60 juta orang pada tahun 2014  merupakan target pasar yang menggiurkan. Perkembangan ini bukan hanya dapat dinikmati oleh Maskapai penerbangan tetapi juga oleh semua komponent yang mendukung industri penerbangan, termasuk anda.

 

Mungkin bagi anda yang ingin membuka Usaha Travel Agent atau usaha biro perjalanan wisata, anda membutuhkan informasi untuk membuat legal usaha travel agent atau usaha biro perjalanan wisata anda. Ada beberapa persyaratan yang harus anda penuhi sebelum membuka usaha travel agent atau usaha biro perjalanan wisata ini.

]]> dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani) perizinan Sat, 13 Oct 2012 10:37:52 +0000 Izin Usaha Industri (IUI) http://ukmkecil.com/perizinan/izin-usaha-industri-iui http://ukmkecil.com/perizinan/izin-usaha-industri-iui Izin Usaha Industri (IUI)

Persyaratan Izin Usaha Industri

Izin Usaha Industri (IUI) Tingkat Kabupaten atau Kota

Sebagai UKM Kecil tentu kita pertama kali berusaha di tempat usaha kecil, terkadang guna mendukung legalitas usaha kecil kita. Kita memerlukan izin usaha, salah satunya izin usaha industri bila usaha kecil menengah kita bergerak di bidang industri. Sebagai contoh kita membuka usaha percetakan logam atau membuat Vleg mobil, maka usaha kita sudah dikategorikan sebagai usaha industri walaupun hanya dalam skala kecil. untuk itu kita memerlukan izin usaha industri.

 

Izin usaha industri wajib di miliki bila usaha yang kita miliki mempunyai modal di atas Rp 5 juta hingga Rp 200 juta, kita dapat mengajukan izin usaha industri di Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kota. Sedangkan bila usaha sudah berkembang dan meliputi usaha besar dapat mengajukan di Pelayanan Perizinan Terpadu Tingkat I Provinsi atau BKPM bila sudah mencapai tingkat nasional

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) Tingkat Kabupaten atau Kota

A. Izin Usaha Industri (Baru)

  1. Mengisi formulir permohonan
  2. Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
  3. Foto copy NPWP
  4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
  5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  6. Surat keterangan Domisili Perusahaan
  7. Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat
  8. Foto copy UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran
  9. Foto copy Surat Izin Gangguan/HO
  10. Foto copy SIUP dan TDP
  11. Persyaratan tambahan yang mungkin di butuhkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota

 

B. Persetujuan Prinsip

 

  1. Mengisi formulir permohonan
  2. Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
  3. Foto copy NPWP
  4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
  5. Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat

 

Waktu Kerja

10 (sepuluh) hari kerja

 

Sumber
bekasikota.go.id
]]>
dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani) perizinan Sat, 22 Sep 2012 07:12:15 +0000
Izin Usaha Tetap (IUT) http://ukmkecil.com/perizinan/izin-usaha-tetap-iut http://ukmkecil.com/perizinan/izin-usaha-tetap-iut Izin Usaha Tetap (IUT)

 

Masalah perizinan, diatur oleh Inpres No.5 Tahun 1984 Tanggal 11 April 1984 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha. Aturan izin usaha dibuat supaya pelaksanaan pada setiap pendirian usaha bisa berjalan dengan baik, terstruktur dengan tata cara hukum yang berlaku, serta bisa dipertanggung jawabkan legalitasnya.

 

Izin usaha sangat penting diperlukan guna mendukung berjalannya suatu kegiatan usaha, baik itu usaha perseorangan, usaha kecil dan menengah (UKM) maupun usaha berskala besar. Memiliki izin usaha artinya mempunyai identitas bagi usaha Anda, hingga usaha yang dijalankan merupakan legal dan sah sbab mempunyai lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Salah satu izin usaha tersebut adalah izin usaha tetap sebagai izin operasional.

 

Izin Usaha Tetap (IUT) merupakan izin yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) untuk perusahaan (badan usaha PT) yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

 

Kewenangan perizinan oleh BKPM jika ditinjau dari konteks UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004, yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 mengisyaratkan, palayanan administrasi penanaman modal merupakan urusan wajib provinsi bagi yang berskala provinsi, serta adalah urusan wajib kabupaten atau kota bagi yang berskala kabupaten atau kota. Dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, BKPM menjadi ujung tombak bagi perizinan investasi Indonesia, sehingga dirasakan terdapat resentralisasi perizinan investasi dari daerah kepada BKPM.

 

Dalam pelaksanaan perizinan penanaman modal sebagaimana terdapat dalam pedoman tata cara berinvestasi yang dikeluarkan oleh BKPM terdapat jenis izin yang harus diurus, yaitu:

 

  1. Izin angka pengenal importer terbatas,
  2. Izin Usaha Tetap atau Perluasan,
  3. Rencana penggunaan tenaga kerja asing,
  4. Rekomendasi Visa bagi penggunaan tenaga kerja asing,
  5. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari satu provinsi,
  6. Fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas pengimporan barang modal, atau bahan baku / penolong.
  7. Fasilitas fiskal lainnya.

 

Perizinan yang diterbitkan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya, terdiri dari:

  1. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi.

 

Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten, yaitu:

  1. izin lokasi,
  2. Sertifikat hak atas tanah,
  3. izin mendirikan bangunan (IMB),
  4. izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO).

 

Izin Usaha Tetap (IUT) diberikan sebagai izin operasional untuk melaksanakan kegiatan usaha komersial dibidang Perdagangan Barang/Jasa atau dibidang Industri sebagai pelaksanaan atas Surat izin Persetujuan Investasi PMA (Penanaman Modal Asing) atau PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang sebelumnya diperoleh perusahaan penanaman modal.

 

Penggolongan izin Usaha PMA/PMDN adalah:

  1. Perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Umum, Barang atau Jasa lainnya diberikan Izin Usaha Tetap sebagai izin operasional.
  2. Perusahaan yang bergerak dibidang Industri atau Pabrikasi di luar pertambangan minyak, gas dan panas bumi, diberikan izin Usaha Industri sebagai izin operasional.

 

Ketentuan izin Usaha Tetap:

Izin Usaha Tetap diberlakukan sebagai ketentuan apabila:

  1. Telah berproduksi,
  2. Telah melebihi batas waktu yang diberikan (3 tahun).

 

Syarat membuat izin Usaha Tetap :

1. Fotokopi Akte Notaris dan Perubahan.

2. Fotokopi SK Kehakiman dan Perubahan.

3. Fotokopi domisili.

4. Fotokopi NPWP.

5. Fotokopi SP BKPM (Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal).

6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

7. Fotokopi izin Mendirikan Bangunan (IMB).

8. Sewa menyewa kantor.

9. Fotokopi Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO.

10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Lama proses 14 hari kerja.

 

Masa Berlaku izin Usaha Tetap (IUT)

izin Usaha Tetap (IUT) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) berlaku selam 30 (tiga puluh) tahun. Izin Usaha Tetap untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berlaku selama perusahaan beroperasi atau berprodukasi.

Sumber

Kementerian Perdagangan RI

Kementerian Perindustrian RI

BKPM

Kementrian Keuangan RI

]]>
dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani) perizinan Sat, 22 Sep 2012 05:02:41 +0000
Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal http://ukmkecil.com/perizinan/izin-pendirian-lembaga-pendidikan-non-formal http://ukmkecil.com/perizinan/izin-pendirian-lembaga-pendidikan-non-formal Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal


Saat ini banyak bermunculan berbagai macam pelatihan di berbagai bidang, baik itu Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) untuk membantu pendidikan formal ataupun pelatihan keahlian khusus untuk usaha.

Sektor pendidikan formal yang terdiri dari  SD, SMP, SMU atau  SMK, Universitas dan sebagainya, serta sektor pendidikan non formal seperti Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) sangat mempunyai peran yang besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Peraturan mengenai lembaga pendidikan non-formal dijelaskan dalam UU No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 4 dan ayat 5
Pasal 26 ayat 4 : Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis
Pasal 26 ayat 5 : Kursus dan Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Lembaga pendidikan Komputer misalnya yang saat ini banyak di selenggarakan baik di perkotaan maupun daerah mempunyai komitmen dan fokus terhadap keahlian komputer pesertanya. Banyak juga jenis pendidikan non-formal lainnya seperti Lembaga Pelatihan dan Keterampilan berdasarkan keahlian tertentu. Contohnya  lembaga pelatihan salon, pelatihan budidaya pertanian, pelatihan budidaya perikanan , pelatihan usaha jamur, pelatihan usaha makanan rumahan dan lainnya.

Pihak-pihak penyelenggara Lembaga Pendidikan Non Formal perlu mengantongi Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal agar terlindungi oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah lewat undang-undang yang mengatur hal tersebut, yaitu UU No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 62 ayat (1) setiap satuan pendidikan formal dan non-formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah.

Cara mendapatkan izin permohonan lembaga pendidikan non-formal adalah sebagai berikut:

Syarat yang di butuhkan :

  1. Mengisi formulir yang telah disediakan (termasuk Struktur Program & Surat Pernyataan)
  2. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tempat penyelenggaraan kursus (berupa sertifikat hak milik-hak pakai-hak guna bangunan / IMBB / Surat perjanjian sewa menyewa-kontrak)
  3. Fotokopi KTP Penanggung jawab PNF yang masih berlaku
  4. Fotokopi akte pendirian beserta seluruh akte perubahannya (untuk badan usaha)
  5. Fotocopy  Surat Izin Gangguan HO atau Persetujuan tetangga yg ditandatangani RT/RW skala kecil
  6. Daftar Sarana & Prasarana yang dimiliki sesuai program kursus yang diselenggarakan
  7. Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidik baik tetap maupun tidak tetap
  8. Program / Kurikulum / Silabus
  9. Daftar Riwayat hidup penanggung jawab Lembaga Pendidikan Non Formal
  10. Struktur Organisasi  untuk Badan Usaha. Berisi kedudukan pemilik, penanggung jawab lembaga, penanggung jawab program pelatihan atau pengelola, tenaga kepelatihan dan pendidik.
  11. Fotokopi ijazah pengajar
  12. Contoh sertifikat kelulusan yang dikeluarkan lembaga
  13. Foto penanggung jawab LPK : berwarna 4 x 6 (2 lembar)
  14. Fotokopi keterangan yang sah tentang status lembaga pendidikan dan atau akreditasi yang ditetapkan Dinas pendidikan atau departemen lain yang berwenang (Khusus bagi pendidikan formal untuk Lembaga Pendidikan Sekolah atau Perguruan Tinggi)
  15. Lama Proses    : 9 hari


Bagi anda yang ingin mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal silahkan mendatangi kantor perizinan tingkat II atau setingkat Kabupaten atau Kota dan bagi kabupaten atau kota yang telah melengkapi pelayanan terpadu satu atap bisa mengurus perizinan di sana .

]]>
dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani) perizinan Tue, 01 May 2012 14:46:28 +0000
Izin Mendirikan Apotik Dan Toko Obat http://ukmkecil.com/perizinan/izin-mendirikan-apotik-dan-toko-obat http://ukmkecil.com/perizinan/izin-mendirikan-apotik-dan-toko-obat Izin Mendirikan Apotik Dan Toko Obat

izin mendirikan apotik dan toko obat


Toko obat atau  Apotik merupakan tempat yang menyediakan berbagai macam obat baik yang harus memiliki resep dokter dalam pemberiannya ataupun obat-obatan yang beredar secara bebas di masyarakat. Apotik saat ini bukan saja ada di Rumah Sakit atau Klinik kesehatan saja tetapi juga dapat kita temui baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan. Peredaran ini tidak lain mengingat pentingnya keberadaan Apotik di kalangan masyarakat saat ini.

Pemerintah telah mengatur semua yang berhubungan dengan Apotik dan toko obat. Pemerintah mengatur pemberian Izin Mendirikan Apotik Dan Toko Obat berdasarkan kepada :

  1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
  2. Undang-undang Obat Keras ( St. 1937 No. 541 )
  3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1997 No. 67, Tambahan Lembaran Negara No. 378 )
  4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671 )
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 49 tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169)
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 / Menkes / SK / X / 2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922 / Menkes / Per / X / 1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin Apotik.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ( Lembaran Negara Nomor 138 tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781 )
  9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922 / Menkes / Per / X / 1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Apotik.
  10. Peraturan Daerah di Kabupaten atau Kotamadya tentang retribusi pelayanan kesehatan yang mungkin ada di tiap daerah


Bagi anda yang mau mendirikan sebuah Apotik atau Toko Obat diperlukan berbagai macam persyaratan-persyaratan. Syarat ini berhubungan dengan berbagai pihak dan instansi untuk memperkuat perizinan pendirian Apotik atau Toko Obat.


Berikut ini merupakan syarat-syarat pemohon yang akan  mendirian Apotik atau Toko Obat.

1.  Persyaratan Bagi Pemohon

  1. Surat Permohonan Izin usaha pendirian Apotik
  2. Surat Perjanjian Akta Notaris Apoteker dengan PSA (Pemilik Sarana Apoteker)
  3. Surat Pernyataan Apoteker tidak Terlibat UU Kefarmasian bermaterai 6000
  4. Surat Penugasan
  5. Surat Sumpah
  6. Ijazah Apoteker
  7. Surat Penyataan Apoteker Tidak Bekerja di Apotik Lain Bermaterai 6000
  8. Fotocopy  KTP Pemohon
  9. Ijazah Asisten Apoteker
  10. Surat Penugasan Asisten Apoteker
  11. Surat Pernyataan Asisten  Apoteker bekerja Full Time di Apotik tersebut bermaterai 6000
  12. Surat Pernyataan Asisten Apoteker Tidak Bekerja di Apotik lain bermaterai 6000
  13. KTP Asisten Apoteker
  14. SITU
  15. Daftar Ketenagaan
  16. Pas Photo Ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lbr

Setelah persyaratan pemohon terpenuhi, barulah kita bisa mengurus surat izin mendirikan Apotik. Berikut ini beberapa syarat yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan surat izin mendirikan Apotik.

2.  Persyaratan untuk memperoleh Surat Permohonan izin mendirikan Apotik

  1. Fotocopy Akte Notaris
  2. Fotocopy KTP Direktur dan Asisten Apoteker
  3. Fotocopy Izajah dan Surat Izin Kerja (SIK) Apoteker
  4. Fotocopy sewa menyewa gedung minimum 2 tahun atau fotocopy sertifikat jika milik sendiri
  5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP
  6. Fotocopy Surat Izin Gangguan HO
  7. Pass photo 3×4 = 3 lembar Direktur dan Asisten Apoteker.

Bila semua persyaratan telah dipenuhi, maka anda akan melalui berbagai tahapan dalam mengurus perizinan tersebut. Untuk memudahkan anda yang berencana mengurus perizinan apotik berikut ini alur atau tahapan dalam memngurus perizinan.

3.  Mekanisme Pengajuan Pendirian Apotik

  1. Mengajukan berkas permohonan di loket pelayanan perizinan daerah kabupaten atau kota
  2. Pemeriksaan berkas (lengkap)
  3. Survey ke lapangan (apabila perlu)
  4. Penetapan SKRD
  5. Proses Izin
  6. Pembayaran di Kasir
  7. Penyerahan Izin pendirian Apotik
  8. Lama penyelesaian selama 14 hari
  9. Biaya Perizinan Rp. 250.000,-
]]>
dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani) perizinan Tue, 01 May 2012 14:36:47 +0000
Izin Impor Barang Modal Bukan Baru (Bekas) http://ukmkecil.com/perizinan/izin-impor-barang-modal-bukan-baru-bekas http://ukmkecil.com/perizinan/izin-impor-barang-modal-bukan-baru-bekas Izin Impor Barang Modal Bukan Baru (Bekas)


Impor sebuah produk adalah bertujuan mendatangkan teknologi yang lebih canggih dan inovatif untuk menambah kekuatan di sektor industri Indonesia. Pada kenyataannya untuk mendapatkan barang yang canggih kita tidak perlu membeli barang yang baru. Barang yang bukan baru pun asalkan kondisinya masih  bagus dan layak pakai masih dapat digunakan untuk menjalankan proses industri. Untuk mendatangkannya diperlukan izin impor barang modal bukan baru ( bekas )

A.  Tujuan

Harga barang modal terutama mesin industri yang baru relatif mahal harganya dan tidak dapat dijangkau oleh Dunia Usaha.
Selain itu juga untuk menjamin pemenuhan kebutuhan barang modal bukan baru di dalam negeri, baik untuk menunjang sektor riil.
Lebih menghemat biaya dan juga waktu pemesanan untuk mendapatkan barang-barang yang canggih.

B.   Pokok-pokok pengaturan

Impor Mesin dan Peralatan Mesin bukan baru yang termasuk diatur impornya adalah pos Tarif Nomor H.S 84.05 s/d 84.08; 84.10 s/d 84.12; 84.14; 84.16 s/d 84.31; 84/34; 84.39; s/d 84.49; 84.51 s/d 84.66; 84.68; 84.70; s/d 84.75; 84.77 s/d 84.80; 84.83; 84.85; 85.01 s/d 85.02; 85.14; 85.17; 85.24; s/d 85.26; 85.29; 85.39; 86.01 s/d 86.86.03; 86.06; 86.08 s.d 86.09; 88.01 s/d 88.04; 89.01 s/d 89.08; 90.02; 90.06 s/d 90.14;
Impor barang modal bukan baru hanya dapat dilakukan oleh industri rekondisi dan pengguna langsung.
Sebelum barang modal bukan baru dipindah tangankan, diwajibkan kepada usaha rekondisi untuk melakukan perawatan dan memberikan pelayanan purnajual.
Importasi barang modal bukan baru dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan impor terlebih dahulu dari Departemen Perdagangan.
Persetujuan impor disertai kartu kendali untuk memonitor realisasi impor barang modal bukan baru yang di tandasyahkan oleh petugas Bea dan Cukai di masing masing pelabuhan tujuan.

C.  Dasar Hukum

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/M/Kep/7/1997 tanggal4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/MDAG/ Per/12/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin Bukan Baru.


D.  Persyaratan

Mengajukan permohonan kepada Direktur Impor Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

  1. Surat Ijin Usaha Industri atau Ijin Usaha Rekondisi;
  2. Angka pengenal Importir Produsen (API-P);
  3. Angka pengenal Importir Terbatas (API-T);
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


E.  Persyaratan Tambahan

Dalam pengurusan syarat-syarat untuk mendapatkan izin impor barang bukan baru, ada beberapa syarat yang harus dipersiapkan yaitu API-P atau Angka Pengenal Importir Produsen, API-T atau Angka Pengenal Importir Terbatas, dan TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Berikut ini beberapa persyaratan yang harus disiapkan untuk mengurus izin impor barang bukan baru.


1.    Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Syarat :

  1. Foto Copy KTP Direktur Utama
  2. Foto copy Akta Pendirian dan SK Kehakiman Perusahaan
  3. Foto Copy Izin Domisili Perusahaan
  4. Foto Copy NPWP
  5. Foto Copy SIUP
  6. Surat kuasa
  7. Sewa Menyewa / PBB Kantor
  8. Asli TDP untuk Perubahan apabila ada perubahan


2.     Angka Pengenal Importir Produsen ( API-P)

Persyaratannya :

  1. Foto copy KTP Penanggung Jawab.
  2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
  3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan
  4. Foto copy NPWP Perusahaan.
  5. Foto copy NPWP Pribadi Penanggung Jawab.
  6. Foto Copy Izin Industri
  7. Foto copy SK Kehakiman.
  8. Foto copy TDP.
  9. Foto copy PBB/Surat Sewa-Menyewa ( min 2 tahun ).
  10. Pas Foto 3X4 = 3 lembar bewarna
  11. Foto Copy UUG / HO bagi perusahaan untuk API-P
  12. Foto copy paspor yg masih berlaku
  13. Surat Kuasa dalam Kop Surat
  14. Lokasi kantor siap disurvey



3.  Angka Pengenalan Impor Terbatas API-T

Syarat :

  1. Copy Ijin Investasi dari BKPM/BKPMD dan perubahannya
  2. Akta Pendirian & Perubahan dan Pengesahan Menteri Kehakiman & HAM RI
  3. Copy Domisili Perusahaan, Copy NPWP & PKP dan TDP
  4. Copy Kontrak/Sewa/Bukti Kepemilikan Tempat Usaha
  5. Asli Susunan Pengurus dan Pemegang Saham
  6. Copy Pasport bagi Pengurus/P.Saham WNA
  7. KTP & NPWP Pengurus dan KTP Pemegang Saham bagi WNI
  8. Pas Photo 4 lembar (untuk yang menandatangani API) ukuran 2×3


Keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih belum kondusif, sehingga dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan sektor riil dipandang perlu untuk melakukan upaya penyediaan barang-barang (mesin industri) bukan baru untuk mendorong kegiatan usaha industri. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri rekondisi dalam rangka penyediaan lapangan kerja serta meningkatkan tambah hasil industri. Perizinan ini bisa di buat di Kementrian perdagangan dan sudah bisa mendaftar secara online.

Sumber : kementrian perdagangan RI

]]>
dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani) perizinan Tue, 01 May 2012 14:23:56 +0000