Izin Usaha Tetap (IUT)

perizinan

Written by Dody Tabrani

User Rating: / 5
PoorBest 
Izin Usaha Tetap (IUT) - 4.2 out of 5 based on 5 votes

Pastikan anda Like UKM Kecil di Facebook untuk mendapat update inspirasi terbaru. Silahkan Login untuk merating artikel.

Izin Usaha Tetap (IUT)

 

Masalah perizinan, diatur oleh Inpres No.5 Tahun 1984 Tanggal 11 April 1984 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha. Aturan izin usaha dibuat supaya pelaksanaan pada setiap pendirian usaha bisa berjalan dengan baik, terstruktur dengan tata cara hukum yang berlaku, serta bisa dipertanggung jawabkan legalitasnya.

 

Izin usaha sangat penting diperlukan guna mendukung berjalannya suatu kegiatan usaha, baik itu usaha perseorangan, usaha kecil dan menengah (UKM) maupun usaha berskala besar. Memiliki izin usaha artinya mempunyai identitas bagi usaha Anda, hingga usaha yang dijalankan merupakan legal dan sah sbab mempunyai lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Salah satu izin usaha tersebut adalah izin usaha tetap sebagai izin operasional.

 

Izin Usaha Tetap (IUT) merupakan izin yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) untuk perusahaan (badan usaha PT) yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

 

Kewenangan perizinan oleh BKPM jika ditinjau dari konteks UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004, yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 mengisyaratkan, palayanan administrasi penanaman modal merupakan urusan wajib provinsi bagi yang berskala provinsi, serta adalah urusan wajib kabupaten atau kota bagi yang berskala kabupaten atau kota. Dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, BKPM menjadi ujung tombak bagi perizinan investasi Indonesia, sehingga dirasakan terdapat resentralisasi perizinan investasi dari daerah kepada BKPM.

 

Dalam pelaksanaan perizinan penanaman modal sebagaimana terdapat dalam pedoman tata cara berinvestasi yang dikeluarkan oleh BKPM terdapat jenis izin yang harus diurus, yaitu:

 

  1. Izin angka pengenal importer terbatas,
  2. Izin Usaha Tetap atau Perluasan,
  3. Rencana penggunaan tenaga kerja asing,
  4. Rekomendasi Visa bagi penggunaan tenaga kerja asing,
  5. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari satu provinsi,
  6. Fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas pengimporan barang modal, atau bahan baku / penolong.
  7. Fasilitas fiskal lainnya.

 

Perizinan yang diterbitkan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya, terdiri dari:

  1. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi.

 

Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten, yaitu:

  1. izin lokasi,
  2. Sertifikat hak atas tanah,
  3. izin mendirikan bangunan (IMB),
  4. izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO).

 

Izin Usaha Tetap (IUT) diberikan sebagai izin operasional untuk melaksanakan kegiatan usaha komersial dibidang Perdagangan Barang/Jasa atau dibidang Industri sebagai pelaksanaan atas Surat izin Persetujuan Investasi PMA (Penanaman Modal Asing) atau PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang sebelumnya diperoleh perusahaan penanaman modal.

 

Penggolongan izin Usaha PMA/PMDN adalah:

  1. Perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Umum, Barang atau Jasa lainnya diberikan Izin Usaha Tetap sebagai izin operasional.
  2. Perusahaan yang bergerak dibidang Industri atau Pabrikasi di luar pertambangan minyak, gas dan panas bumi, diberikan izin Usaha Industri sebagai izin operasional.

 

Ketentuan izin Usaha Tetap:

Izin Usaha Tetap diberlakukan sebagai ketentuan apabila:

  1. Telah berproduksi,
  2. Telah melebihi batas waktu yang diberikan (3 tahun).

 

Syarat membuat izin Usaha Tetap :

1. Fotokopi Akte Notaris dan Perubahan.

2. Fotokopi SK Kehakiman dan Perubahan.

3. Fotokopi domisili.

4. Fotokopi NPWP.

5. Fotokopi SP BKPM (Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal).

6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

7. Fotokopi izin Mendirikan Bangunan (IMB).

8. Sewa menyewa kantor.

9. Fotokopi Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO.

10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Lama proses 14 hari kerja.

 

Masa Berlaku izin Usaha Tetap (IUT)

izin Usaha Tetap (IUT) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) berlaku selam 30 (tiga puluh) tahun. Izin Usaha Tetap untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berlaku selama perusahaan beroperasi atau berprodukasi.

Sumber

Kementerian Perdagangan RI

Kementerian Perindustrian RI

BKPM

Kementrian Keuangan RI

 

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal

perizinan

Written by Dody Tabrani

User Rating: / 17
PoorBest 
Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal - 4.5 out of 5 based on 17 votes

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal


Saat ini banyak bermunculan berbagai macam pelatihan di berbagai bidang, baik itu Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) untuk membantu pendidikan formal ataupun pelatihan keahlian khusus untuk usaha.

Sektor pendidikan formal yang terdiri dari  SD, SMP, SMU atau  SMK, Universitas dan sebagainya, serta sektor pendidikan non formal seperti Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) sangat mempunyai peran yang besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Peraturan mengenai lembaga pendidikan non-formal dijelaskan dalam UU No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 4 dan ayat 5
Pasal 26 ayat 4 : Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis
Pasal 26 ayat 5 : Kursus dan Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Lembaga pendidikan Komputer misalnya yang saat ini banyak di selenggarakan baik di perkotaan maupun daerah mempunyai komitmen dan fokus terhadap keahlian komputer pesertanya. Banyak juga jenis pendidikan non-formal lainnya seperti Lembaga Pelatihan dan Keterampilan berdasarkan keahlian tertentu. Contohnya  lembaga pelatihan salon, pelatihan budidaya pertanian, pelatihan budidaya perikanan , pelatihan usaha jamur, pelatihan usaha makanan rumahan dan lainnya.

Pihak-pihak penyelenggara Lembaga Pendidikan Non Formal perlu mengantongi Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal agar terlindungi oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah lewat undang-undang yang mengatur hal tersebut, yaitu UU No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 62 ayat (1) setiap satuan pendidikan formal dan non-formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah.

Cara mendapatkan izin permohonan lembaga pendidikan non-formal adalah sebagai berikut:

Syarat yang di butuhkan :

  1. Mengisi formulir yang telah disediakan (termasuk Struktur Program & Surat Pernyataan)
  2. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tempat penyelenggaraan kursus (berupa sertifikat hak milik-hak pakai-hak guna bangunan / IMBB / Surat perjanjian sewa menyewa-kontrak)
  3. Fotokopi KTP Penanggung jawab PNF yang masih berlaku
  4. Fotokopi akte pendirian beserta seluruh akte perubahannya (untuk badan usaha)
  5. Fotocopy  Surat Izin Gangguan HO atau Persetujuan tetangga yg ditandatangani RT/RW skala kecil
  6. Daftar Sarana & Prasarana yang dimiliki sesuai program kursus yang diselenggarakan
  7. Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidik baik tetap maupun tidak tetap
  8. Program / Kurikulum / Silabus
  9. Daftar Riwayat hidup penanggung jawab Lembaga Pendidikan Non Formal
  10. Struktur Organisasi  untuk Badan Usaha. Berisi kedudukan pemilik, penanggung jawab lembaga, penanggung jawab program pelatihan atau pengelola, tenaga kepelatihan dan pendidik.
  11. Fotokopi ijazah pengajar
  12. Contoh sertifikat kelulusan yang dikeluarkan lembaga
  13. Foto penanggung jawab LPK : berwarna 4 x 6 (2 lembar)
  14. Fotokopi keterangan yang sah tentang status lembaga pendidikan dan atau akreditasi yang ditetapkan Dinas pendidikan atau departemen lain yang berwenang (Khusus bagi pendidikan formal untuk Lembaga Pendidikan Sekolah atau Perguruan Tinggi)
  15. Lama Proses    : 9 hari


Bagi anda yang ingin mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal silahkan mendatangi kantor perizinan tingkat II atau setingkat Kabupaten atau Kota dan bagi kabupaten atau kota yang telah melengkapi pelayanan terpadu satu atap bisa mengurus perizinan di sana .

   

Page 5 of 6

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>